Panduan Lengkap SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur

Pelajari segala yang perlu Anda ketahui tentang SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur. Informasi lengkap mengenai persyaratan, manfaat, dan cara mendapatkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi ini.

Baca Juga: Panduan untuk Pemulihan Pasca-Krisis dalam Konteks ISO 22000

Apa itu SBU Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi?

SBU Sertifikat Badan Usaha adalah sebuah dokumen sertifikat yang dikeluarkan sebagai tanda bukti resmi atas usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan di bidang jasa konstruksi. SBU konstruksi merupakan bukti pengakuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang atau jasa. SBU konstruksi ini merupakan dokumen wajib yang dimiliki oleh BUJK dalam menjalankan layanan jasa Konstruksi.

Kenapa perusahaan jasa konstruksi harus memiliki SBU? Apa fungsi atau kegunaan dari SBU tersebut?

Salah satu fungsi Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah syarat untuk ikut serta dalam lelang atau tender. Selain itu, SBU LLPJK juga dapat digunakan sebagai salah satu prasyarat membangun kerja sama dengan BUJKA dan BUJK Nasional. Salah satu alasan perusahaan harus memiliki SBU adalah pengurangan pajak. Bagi perusahaan jasa konstruksi yang memiliki SBU akan dikenakan besaran tarif sesuai dengan klasifikasinya. Sedangkan, perusahaan jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU akan dikenakan tarif PPh badan atau PPh orang pribadi normal yang tentu tarifnya lebih besar.

SBU dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) PUPR. Proses pembuatan sertifikat ini akan dibantu oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dengan sistem OSS (Online Single Submission). Masa berlaku SBU adalah tiga tahun semenjak tanggal ditetapkan sertifikat usaha tersebut. Sebelum mengajukan permohonan SBU Konstruksi setiap BUJK harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI sesuai klasifikasi usaha jasa konsultan konstruksi, pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Baca Juga: ISO 22000 dan Transformasi Digital dalam Industri Makanan

Dasar Hukum SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan “Setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.” Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan “Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.” Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan “Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.”

SBU Konstruksi harus dimiliki oleh BUJK yang menyeleggarakan layanan jasa konstruksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bebasis Risiko. Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sekto PUPR. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Baca Juga: Manfaat Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan ISO 45001: Peningkatan Produktivitas dan Lingkungan Kerja yang Aman

Cakupan Pekerjaan dalam SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur

SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur mencakup berbagai pekerjaan di bidang studi investasi infrastruktur. Pekerjaan ini melibatkan analisis, perencanaan, dan konsultasi terkait investasi di sektor infrastruktur. Beberapa contoh pekerjaan yang termasuk dalam cakupan SBU ini meliputi:

• Studi kelayakan investasi infrastruktur
• Analisis biaya dan manfaat proyek infrastruktur
• Perencanaan strategis pembangunan infrastruktur
• Konsultasi terkait investasi publik

Cakupan pekerjaan ini memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Baca Juga: Mengintegrasikan Prinsip Ergonomi dalam Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000

Kualifikasi SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur

Kualifikasi SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk besaran penjualan tahunan dan kemampuan keuangan perusahaan. Berikut adalah kualifikasi untuk SBU ini:

Kualifikasi Kecil:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua setengah milyar rupiah)
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Kualifikasi Menengah:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua setengah milyar rupiah)
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Kualifikasi Besar:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah)
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)

Perusahaan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) memiliki persyaratan khusus yang lebih tinggi untuk penjualan tahunan dan kemampuan keuangan.

Baca Juga: Langkah-langkah Implementasi ISO 45001 di Tempat Kerja Anda: Panduan Komprehensif untuk Keberhasilan dan Kepatuhan

Masa Berlaku SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur

Masa berlaku SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur adalah 3 (tiga tahun) tahun sejak diterbitkan. SBU konstruksi yang diterbitkan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, serta dapat dilakukan perubahan. SBU konstruksi yang akan diperpanjang harus diajukan sebelum habis masa berlakunya.

Baca Juga: Bagaimana Teknologi Blockchain Mendukung Kepatuhan ISO 22000?

Syarat Proses SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur

Sebelum melakukan pendaftaran SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur, tentunya Anda harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tentunya ada banyak persyaratan yang harus Anda ketahui. Lebih lanjut, berikut ini merupakan syarat wajib pembuatan SBU terbaru:

Syarat Penjualan tahunan:

Penjualan tahunan adalah pengalaman kerja badan usaha jasa konstruksi (BUJK) dalam menyelesaikan pekerjaan atau proyek konstruksi berdasarkan kontrak baik sebagai Konsultan atau Kontraktor. Nilai penjualan tahunan sebagaimana dimaksud didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU konstruksi (3 tahun). Penjualan tahunan dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi dan berita acara serah terima pekerjaan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan SBU Konstruksi kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui sistem OSS yang terintegrasi ke portal perizinan PUPR. Dalam hal kontrak kerja konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan penjualan tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya. Dalam hal penjualan tahunan sebagaimana dimaksud sudah digunakan pada subklasifikasi tertentu, penjualan tahunan tidak dapat digunakan untuk permohonan kualifikasi dan subklasifikasi yang berbeda.

Syarat Keuangan:

Persyaratan keuangan berlaku untuk jasa konsultan konstruksi umum, pekerjaan konstruksi umum dan terintegrasi sedangkan nilai aset merupakan persyaratan untuk jasa konsultan spesialis dan pekerjaan konstruksi spesialis. Persyaratan kemampuan keuangan atau aset sebagai untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kemampuan keuangan perusahaan diperoleh dari nilai total ekuitas pada:

1. Neraca keuangan, untuk perusahaan kualifikasi kecil; dan
2. Laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perusahaan kualifikasi menengah dan besar. Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat proses sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU).

Syarat Peralatan:

Syarat pertama yang harus Anda penuhi yakni terletak pada data peralatan. Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi tersebut dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU Konstruksi. Kemampuan BUJK dalam penyediaan peralatan konstruksi dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

• Faktur penjualan;
• Akta jual beli;
• Kuitansi;
• Surat hibah;
• Perjanjian sewa; atau
• Laporan neraca aset BUJK, atau neraca konsolidasi pada satu holding.

Syarat Tenaga Kerja:

Untuk dapat ditetapkan sebagai PJTBU dan PJSKBU setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai klasifikasi, kualifikasi dan jenjang mengacu pada standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain. Tenaga kerja yang ditetapkan sebagai PJSKBU dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.

Syarat Sistem Manajemen:

BUJK harus memenuhi persyarayan Standar Sistem Manajemen sebaga berikut:

• Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU diterbitkan;
• Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak SBU kualifikasi kecil diterbitkan;
• Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) paling lambat 2 (dua) tahun sejak SBU kualifikasi menengah diterbitkan; dan
• Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU kualifikasi besar diterbitkan.

Baca Juga: Mempertimbangkan Aspek Etis dalam Implementasi ISO 22000

Biaya dan Lama Proses SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur

Hubungi kami di nomor +62813-9354-4270 untuk mengetahui informasi biaya terbaru SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur. Estimasi Lama proses jika dokumen lengkap adalah 1-2 minggu. Kami bantu review dan lengkapi berks-berkas jika perusahaan belum memiliki.

Baca Juga: ISO 22000 dan Peluang Ekspansi Pasar Global

Sanksi Terkait SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur

Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki SBU Konstruksi

Bagi BUJK yang tidak memiliki SBU Konstruksi, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan juga denda sebagai berikut:

• BUJK Nasional, sebesar 10 persen dari semua nilai kontrak.
• Kantor Perwakilan BUJKA, sebesar 20 persen dari semua nilai kontrak.
• BUJK Penanaman Modal Asing, sebesar 10 persen dari semua nilai kontrak.

Sedangkan bagi BUJK yang memiliki keterlambatan untuk memperpanjang SBU Konstruksi, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan denda sebesar:

• BUJK Nasional kualifikasi Kecil, denda keterlambatan sebesar Rp 500.000,00 per hari kerja.
• BUJK Nasional kualifikasi Menengah dan/atau bersifat Spesialis, denda keterlambatan sebesar Rp 1.000.000,00 per hari kerja.
• BUJK Nasional kualifikasi Besar, denda keterlambatan sebesar Rp 1.500.000,00 per hari kerja.
• BUJKA kualifikasi Besar dan/atau bersifat Spesialis, denda keterlambatan sebesar Rp 5.000.000,00 per hari kerja.

Perlu diingat pula bahwa apabila Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dalam 15 hari kerja sejak diberikan sanksi tidak dilakukan pembayaran, maka BUJK akan diberhentikan sementara, yang diikuti dengan pembayaran sanksi sebesar 2x lipat dari yang pertama kali ditentukan. Apabila dalam 15 hari kerja, namun Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) masih tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka hal tersebut akan mengakibatkan pencabutan SBU Konstruksi milik BUJK.

Baca Juga: Mengapa ISO 45001 Penting dalam Industri Modern? Menjelajahi Manfaat dan Implementasinya

Cara Cek Keaslian SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur

Cara cek keaslian SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut:

1. Melalui Website Cek SBUJK:

Anda dapat mengunjungi website ceksbujk.com dan memasukkan nama perusahaan atau ID izin portal PUPR untuk memeriksa keaslian SBUJK.

2. Menggunakan Aplikasi Android:

Ada beberapa aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk melakukan pengecekan keaslian SBUJK melalui perangkat Android:

1. SKK LPJK Scanner
2. SKK Scanner 2022
3. Scanner Jasa Konstruksi
4. Aplikasi Jakontrust

Baca Juga: Memahami Persyaratan Labeling Produk dalam ISO 22000

Kesimpulan

SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur adalah sertifikat yang diperlukan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek konstruksi di Indonesia. Sertifikat ini memiliki masa berlaku 3 tahun dan harus memenuhi berbagai syarat, termasuk penjualan tahunan, kemampuan keuangan, peralatan, tenaga kerja, dan sistem manajemen yang sesuai. Tidak memiliki SBU Konstruksi atau keterlambatan dalam perpanjangan SBU dapat mengakibatkan sanksi berupa denda yang signifikan. Untuk memeriksa keaslian SBUJK, Anda dapat menggunakan website ceksbujk.com atau aplikasi Android yang telah disediakan. Dapatkan SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur dengan mudah melalui layanan Gaivo Consulting, yang siap membantu Anda dalam proses perizinan dan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan.

Baca Juga: Menyusun Langkah-langkah Pencegahan dalam Sistem Manajemen ISO 22000

Dapatkan SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur dengan Mudah

Gaivo Consulting adalah mitra terpercaya dalam memperoleh SBU LPJK RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur secara cepat dan legal. Hubungi kami melalui nomor +62813-9354-4270 atau kunjungi kami di Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369, Bundaran 5 Citra Raya - Tangerang, Banten 15710. Kami siap membantu Anda dalam setiap langkah menuju SBU yang sah dan berlaku.