Apa itu Apa itu PKKPR??

PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain RDTR. Pelaksanaan PKKPR yang merupakan perizinan dasar dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam hal sistem elektronik belum tersedia maka pelayanan penerbitan PKKPR dilaksanakan secara non-elektronik.

Apa itu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)?

PB UMKU adalah sebuah sistem perizinan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sistem ini ditujukan untuk mempermudah proses perizinan dan meningkatkan akses UMKM terhadap fasilitas pemerintah yang diperlukan dalam menjalankan usaha.

Apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan PB UMKU?

Untuk mendapatkan PB UMKU, UMKM harus memenuhi syarat sebagai UMKM yang ditentukan oleh pemerintah dan menyediakan dokumen yang diperlukan seperti surat keterangan usaha dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, UMKM juga harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pemerintah dan menyelesaikan pembayaran biaya administrasi yang ditentukan.

Apa manfaat dari PB UMKU bagi UMKM?

Manfaat dari PB UMKU bagi UMKM antara lain mempermudah proses perizinan, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan, serta meningkatkan akses UMKM terhadap fasilitas pemerintah yang diperlukan dalam menjalankan usaha.

Apa itu organization cekskk.com?

organization cekskk.com adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk membantu UMKM dalam proses pengajuan dan penerimaan perizinan usaha, termasuk perizinan PB UMKU. Organisasi ini menyediakan layanan konsultasi dan bantuan teknis untuk mempermudah proses pengajuan dan memastikan UMKM memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Cindy Pramesty, ST

Penulis terverifikasi • Lihat profil

Kementerian PUPR Siapkan Aturan New Normal untuk Jasa Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini tengah menggodok aturan menghadapi new normal bagi penyelenggaraan jasa konstruksi. Rencananya, kebijakan tersebut akan segera terbit dalam waktu dekat ini.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto mengatakan, pengaturan itu dibuat dengan tujuan untuk keberlangsungan penyelenggaraan jasa konstruksi dengan aman, efektif dan efisien untuk percepatan infrastruktur.

"Kami masih dalam persiapan, kami sudah melakukan beberapa kali video conference dengan berbagai pemangku kebijakan lainnya, dan mudah-mudahan ini bisa kami segerakan terbit, sehingga kita mempunyai suatu aturan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan," ujar Trisasongko dalam telekonferensi MarkPlus Industry Roundtable, Jumat (12/6/2020).

Trisasongko memaparkan pedoman apa saja yang akan dituangkan dalam aturan tersebut. Beberapa yang sudah diterapkan, seperti penggunaan masker di tempat atau lokasi kerja.

"Untuk penyelenggaraan jasa konstruksi, kalau untuk personilnya akan kita atur mengenai saat perjalanan ke tempat kerja, selama di tempat kerja, saat di rumah, saat dalam perjalanan melalui darat, laut dan udara," ucapnya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga mendorong pengaturan pengadaan barang dan jasa secara online dan meminimalisasi pertemuan tatap muka.

"Untuk bukti yang harus ada hardcopy-nya juga kami sudah atur bagaimana caranya supaya kita dalam pembuktian dapat bukti yang otentik, tapi protokol-protokol kesehatan tetap terjaga. Kami ada 9 tata cara untuk penyedia jasa," tambahnya.

Beberapa protokol pelaksanaan pengerjaan konstruksi pada masa new normal pun disiapkan. Diantaranya adalah penyesuaian terhadap rencana keselamatan konstruksi (RKK), penyesuaian spesifikasi, penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode kerja, dan masa pelaksanaan kontrak.

"Jadi ini yang sedang kami godok dan elaborasi. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan masukan," tandasnya.