Kenapa Proyek Harus Dilelang?

Lelang atau tender adalah proses penawaran pekerjaan kepada kontraktor atau konsultan untuk mendapatkan penawaran bersaing yang sesuai spesifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utama dari lelang atau tender, sesuai dengan Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Republik Indonesia, adalah untuk mendapatkan kontraktor pelaksana proyek yang memiliki tingkat risiko paling menguntungkan bagi negara, dalam arti:

• Penawaran memenuhi persyaratan administrasi dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
• Harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan.
• Penawaran tersebut adalah yang terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat-syarat dalam butir 1 dan 2.
• Rekanan yang akan ditetapkan sebagai pemenang harus masih memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) untuk menangani pekerjaan tersebut.

Pada sistem penawaran bersaing atau lelang, pemberi tugas menetapkan lingkup pekerjaan yang dilelangkan secara detail dengan menyediakan sejumlah gambar perencanaan disertai spesifikasi teknis. Para penawar diundang untuk menyerahkan perincian usulan pembiayaan lunsump untuk melaksanakan keseluruhan pekerjaan. Kontrak hanya diberikan kepada penawaran terbaik dengan harga terendah, dengan menganggap bahwa semua persyaratan dan prosedur penawaran telah terpenuhi.

Baca Juga: Alat Berat, Jenis dan Kegunaan Alat Berat untuk Beragam Proyek

Metode Pengadaan pada Proyek Pemerintah

Proses pengadaan proyek pemerintah propinsi DIY menggunakan sistem pelelangan terbatas Internasional (International Competitive Bidding - ICB) dan sistem pelelangan dalam negeri. Pelelangan dilakukan secara terbuka dengan pengumuman melalui media cetak nasional dan lokal, media elektronik seperti Kimbagwil Net, serta papan pengumuman resmi di tingkat pusat dan daerah. Ini memastikan bahwa masyarakat luas atau dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti lelang tersebut.

Baca Juga: Tower Crane, Tipe Tower Crane, Pemasangan Tower Crane dan Kapasitasnya

Panitia Lelang

Dalam proses pelelangan, kedudukan dan peranan panitia sangat dominan namun sensitif. Agar panitia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tertib, dan lancar, kepala kantor, satuan kerja, pimpinan proyek, bagian proyek, atau pejabat BUMN/BUMD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan proyek harus melakukan pembinaan teknis dan administratif serta pengawasan kepada panitia berdasarkan petunjuk teknis. Ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepres Nomor 18 Tahun 2000 yang mengatur:

• Panitia pengadaan dibentuk oleh pengguna barang/jasa dengan jumlah anggota gasal, minimal 5 orang, dari unsur/unit kerja yang relevan.
• Panitia terdiri atas perencana pekerjaan, pengelola keuangan, pengelola barang/jasa, ahli pengadaan, dan ahli hukum kontrak atau yang menguasai administrasi kontrak.
• Pengguna barang/jasa atau pegawai pengawasan tidak boleh menjadi panitia untuk menghindari konflik kepentingan.
• Honorarium dan biaya kegiatan panitia dialokasikan dalam dokumen anggaran terkait.
• Keanggotaan panitia harus memiliki kualifikasi yang memadai dan memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan.
• Dalam surat keputusan pembentukan panitia, harus dijelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia secara rinci.

Dengan adanya struktur dan prosedur yang jelas, proses pelelangan dapat berjalan dengan lebih tertib, efektif, dan efisien, sehingga menghasilkan hasil yang terbaik bagi negara dan masyarakat.