Panduan Lengkap tentang SBU LPJK PB006 Pengecetan di Indonesia

LPJK PB006 Pengecetan di Indonesia SBU LPJK PB006 Pengecetan, Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, Persyaratan SBU Konstruksi " title="Panduan Lengkap tentang SBU LPJK PB006 Pengecetan di Indonesia SBU LPJK PB006 Pengecetan, Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, Persyaratan SBU Konstruksi " style="width:100%">

Baca Juga: Pentingnya ISO 14001:2015 di Perdagangan Grosir dan Distribusi - Meningkatkan Efisiensi dan Keberlanjutan

Apa itu SBU Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi?

SBU Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah dokumen yang diberikan sebagai bukti resmi atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di sektor jasa konstruksi. SBU konstruksi merupakan pengakuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk mengikuti proses pengadaan barang atau jasa. SBU ini menjadi keharusan bagi setiap BUJK dalam memberikan layanan jasa konstruksi.

Kenapa SBU ini penting bagi perusahaan jasa konstruksi? Fungsinya meliputi:

Syarat Lelang atau Tender

SBU Sertifikat Badan Usaha diperlukan sebagai persyaratan untuk berpartisipasi dalam lelang atau tender proyek konstruksi. Ini membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek yang signifikan.

Berbisnis dengan BUJKA dan BUJK Nasional

SBU juga memungkinkan perusahaan untuk menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Ini memperluas jangkauan bisnis dan potensi kerja sama lintas negara.

Manfaat Pajak

Keberadaan SBU juga dapat membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak. Perusahaan dengan SBU akan dikenakan tarif pajak yang sesuai dengan klasifikasinya, sementara yang tidak memiliki SBU akan dikenakan tarif lebih tinggi.

SBU LPJK PB006 Pengecetan adalah subklasifikasi SBU yang berfokus pada pemasangan ornamen dan pekerjaan seni dalam konstruksi.

Baca Juga: Pentingnya ISO 14001:2015 di Layanan Kesehatan Jiwa dan Kesejahteraan - Panduan Lengkap

Dasar Hukum SBU LPJK PB006 Pengecetan

SBU LPJK PB006 Pengecetan berdasarkan beberapa peraturan hukum yang mengatur jasa konstruksi di Indonesia:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang ini mewajibkan setiap Badan Usaha yang bergerak di sektor konstruksi untuk memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, termasuk persyaratan SBU.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha.

Baca Juga: Pentingnya ISO 9001 di Bisnis Layanan Bersih dan Perawatan: Meningkatkan Kualitas dan Kepercayaan

Cakupan Pekerjaan dalam SBU LPJK PB006 Pengecetan

SBU LPJK PB006 Pengecetan mencakup berbagai jenis pekerjaan yang terkait dengan pengecetan dalam industri konstruksi. Beberapa cakupan pekerjaan yang termasuk dalam SBU ini antara lain:

• Pengecetan dinding dan lantai
• Pengecetan interior dan eksterior bangunan
• Pengecetan struktur baja dan beton
• Pengecetan peralatan konstruksi

SBU LPJK PB006 Pengecetan mencakup semua jenis pekerjaan pengecetan yang terkait dengan proyek konstruksi, baik untuk bangunan komersial, perumahan, infrastruktur, maupun fasilitas umum.

Baca Juga: Pentingnya ISO 14001:2015 di Penyediaan Layanan Telekomunikasi - Panduan Lengkap

Kualifikasi SBU LPJK PB006 Pengecetan

Kualifikasi untuk memperoleh SBU LPJK PB006 Pengecetan ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk penjualan tahunan, kemampuan keuangan, dan jenis kualifikasi yang diinginkan. Berikut adalah kualifikasi untuk SBU LPJK PB006 Pengecetan:

Kualifikasi Kecil:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 300.000.000

Kualifikasi Menengah:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 2.000.000.000

Kualifikasi Besar:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 25.000.000.000

Perusahaan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) juga memiliki kualifikasi tersendiri yang harus dipenuhi, termasuk penjualan tahunan dan kemampuan keuangan yang lebih tinggi.

Baca Juga: Pentingnya ISO 9001 di Layanan Rumah Tangga dan Perawatan

Masa Berlaku SBU LPJK PB006 Pengecetan

Masa berlaku SBU LPJK PB006 Pengecetan adalah 3 tahun sejak diterbitkan. SBU konstruksi yang diterbitkan memiliki jangka waktu berlaku selama 3 tahun, namun bisa diperpanjang dan diubah jika diperlukan. Pemohon perpanjangan SBU harus mengajukannya sebelum masa berlaku SBU yang sedang berlaku habis.

Baca Juga: Pentingnya ISO 14001:2015 di Industri Musik dan Hiburan - Panduan Lengkap

Syarat Proses SBU LPJK PB006 Pengecetan

Sebelum mengajukan permohonan SBU LPJK PB006 Pengecetan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa syarat wajib untuk pembuatan SBU terbaru:

Syarat Penjualan Tahunan:

Penjualan tahunan mencerminkan pengalaman kerja perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak. Nilai penjualan tahunan dihitung dari perolehan pekerjaan selama masa berlaku SBU konstruksi (3 tahun). Persyaratan ini harus dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi dan berita acara serah terima pekerjaan yang diajukan saat mengajukan permohonan SBU melalui sistem OSS.

Syarat Kemampuan Keuangan:

Kemampuan keuangan perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan jenis kualifikasi perusahaan. Nilai total ekuitas perusahaan merupakan salah satu faktor penilaian, dan total ekuitas dalam mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Syarat Peralatan:

Perusahaan harus membuktikan komitmen dalam penyediaan peralatan konstruksi yang diperlukan untuk pekerjaan pengecetan. Pemenuhan komitmen ini dibuktikan dengan dokumen seperti faktur penjualan, akta jual beli, kuitansi, surat hibah, perjanjian sewa, atau laporan neraca aset perusahaan. Semua dokumen ini akan dinilai oleh LSBU sebagai bagian dari penilaian kelayakan SBU^1^.

Syarat Tenaga Kerja:

Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tenaga kerja yang ditetapkan sebagai PJSKBU (Penanggung Jawab Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Usaha) harus memenuhi syarat tersebut dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

Syarat Sistem Manajemen:

BUJK harus memenuhi persyaratan Standar Sistem Manajemen tertentu, termasuk Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001). Persyaratan ini memiliki tenggat waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi perusahaan.

Baca Juga: Pentingnya ISO 14001:2015 di Layanan Logistik dan Pengiriman - Panduan Lengkap

Biaya dan Lama Proses SBU LPJK PB006 Pengecetan

Untuk informasi terbaru mengenai biaya SBU LPJK PB006 Pengecetan, Anda dapat menghubungi Gaivo Consulting di nomor +62813-9354-4270. Estimasi lama proses penerbitan SBU jika dokumen lengkap adalah 1-2 minggu. Gaivo Consulting siap membantu dalam proses review dan pengisian berkas jika perusahaan belum memiliki dokumen yang diperlukan

Baca Juga: Pentingnya ISO 14001:2015 di Periklanan dan Pemasaran - Panduan Lengkap

Sanksi Terkait SBU LPJK PB006 Pengecetan

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban memiliki SBU LPJK PB006 Pengecetan, sanksi dapat diberikan berupa peringatan tertulis dan denda. Besaran denda tergantung pada kualifikasi badan usaha dan besar nilai kontrak proyek yang dijalankan. Terdapat pula sanksi terkait keterlambatan perpanjangan SBU, yang juga dapat mengakibatkan denda. Penting bagi perusahaan untuk mematuhi kewajiban ini guna menghindari sanksi dan menjaga reputasi serta kelancaran operasional.

Baca Juga: Pentingnya ISO 9001 di Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan: Manfaat dan Implementasinya

Cara Cek Keaslian SBU LPJK PB006 Pengecetan

Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk memeriksa keaslian SBU LPJK PB006 Pengecetan:

Melalui Website:

Anda dapat mengunjungi website ceksbujk.com dan memasukkan nama perusahaan atau ID izin portal PUPR untuk memeriksa keaslian SBU.

Melalui Aplikasi Android:

Anda dapat menggunakan beberapa aplikasi di Playstore untuk memeriksa keaslian SBU:

• SKK LPJK Scanner
• SKK Scanner 2022
• Scanner Jasa Konstruksi
• Aplikasi Jakontrust

Dengan cara-cara tersebut, Anda dapat memastikan keaslian SBU LPJK PB006 dengan mudah dan cepat.

Baca Juga: Pentingnya ISO 14001:2015 di Bisnis Layanan Bersih dan Perawatan - Panduan Lengkap

Kesimpulan

SBU LPJK PB006 Pengecetan merupakan sertifikat yang penting bagi pelaku usaha jasa konstruksi yang bergerak dalam pekerjaan pengecetan. Sertifikat ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK PUPR. Dengan memiliki SBU LPJK PB006 Pengecetan, perusahaan dapat berpartisipasi dalam lelang atau tender, membangun kerja sama dengan badan usaha lain, dan mengurangi pajak secara legal. Namun, perlu diingat bahwa pemenuhan persyaratan dan kualifikasi serta pemantauan terhadap masa berlaku SBU sangatlah penting untuk menjaga legalitas dan kualitas usaha konstruksi.

Baca Juga: Pentingnya ISO 9001 di Media dan Komunikasi: Manfaat dan Implementasinya

Dapatkan SBU LPJK PB006 Pengecetan dengan Mudah

Jika Anda membutuhkan bantuan dalam memperoleh SBU LPJK PB006 Pengecetan dengan mudah dan cepat, Gaivo Consulting siap membantu. Kami memiliki pengalaman dalam mengurus berbagai persyaratan dan proses perizinan, termasuk SBU LPJK. Hubungi kami di nomor +62813-9354-4270 atau kunjungi alamat kami di Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369 Bundaran 5 Citra Raya - Tangerang Banten 15710 untuk informasi lebih lanjut.