Apa itu Apa itu PKKPR??

PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain RDTR. Pelaksanaan PKKPR yang merupakan perizinan dasar dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam hal sistem elektronik belum tersedia maka pelayanan penerbitan PKKPR dilaksanakan secara non-elektronik.

Apa itu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)?

PB UMKU adalah sebuah sistem perizinan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sistem ini ditujukan untuk mempermudah proses perizinan dan meningkatkan akses UMKM terhadap fasilitas pemerintah yang diperlukan dalam menjalankan usaha.

Apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan PB UMKU?

Untuk mendapatkan PB UMKU, UMKM harus memenuhi syarat sebagai UMKM yang ditentukan oleh pemerintah dan menyediakan dokumen yang diperlukan seperti surat keterangan usaha dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, UMKM juga harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pemerintah dan menyelesaikan pembayaran biaya administrasi yang ditentukan.

Apa manfaat dari PB UMKU bagi UMKM?

Manfaat dari PB UMKU bagi UMKM antara lain mempermudah proses perizinan, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan, serta meningkatkan akses UMKM terhadap fasilitas pemerintah yang diperlukan dalam menjalankan usaha.

Apa itu organization cekskk.com?

organization cekskk.com adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk membantu UMKM dalam proses pengajuan dan penerimaan perizinan usaha, termasuk perizinan PB UMKU. Organisasi ini menyediakan layanan konsultasi dan bantuan teknis untuk mempermudah proses pengajuan dan memastikan UMKM memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Cindy Pramesty, ST

Penulis terverifikasi • Lihat profil

Kemnaker Ajak ASEAN-OSHNET Tekan Kecelakaan Kerja di Sektor Konstruksi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar ASEAN-OSHNET The 1st Workshop Research on Economic Justification of Occupational Safety and Health Implementation in the Construction Sector (Penelitian Justifikasi Ekonomi Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sektor Konstruksi). Acara ini berlangsung selama 2 hari, yaitu Rabu (13/10) dan Kamis (14/10) secara virtual dan diikuti semua negara anggota ASEAN.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Haiyani Rumondang mengatakan workshop penelitian ini penting guna menekan angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi. Apalagi mengingat proyek konstruksi memiliki risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tinggi.

Menurutnya, berbagai upaya peningkatan pelaksanaan dan penelitian K3 di bidang konstruksi sudah dilakukan. Namun, perlu pengkajian lebih lanjut, terutama terkait justifikasi ekonomi.

Kemnaker Ajak ASEAN-OSHNET Tekan Kecelakaan Kerja di Sektor Konstruksi

"Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat membantu menekan kecelakaan kerja melalui pendekatan justifikasi ekonomi di sektor konstruksi. Kalau kecelakaan kerja bisa ditekan, maka pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja," ujar Haiyani dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).

Dia menjelaskan berdasarkan siaran pers ILO pada 17 September 2021, ILO dan WHO memperkirakan hampir 2 juta orang meninggal karena penyakit dan cedera akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja disebut dapat mengurangi produktivitas, membebani sistem kesehatan, dan dapat berdampak pada pendapatan pekerja.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam mengambil tindakan guna mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal ini mengingat rentannya bahaya di tempat kerja, khususnya di sektor konstruksi.

"Pimpinan kami, Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah juga dalam berbagai kesempatan sangat menekankan pentingnya K3 di tempat kerja, terutama di sektor konstruksi yang rentan akan bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja," tandasnya.