Sertifikat SKA: Pengertian dan Perbedaannya dengan SKK
Cindy Pramesty, ST
Penulis terverifikasi • Lihat profil

Sertifikat SKA: Pengertian dan Perbedaannya dengan SKK

Ketahui sertifikat SKA adalah apa, fungsi, dasar hukum, perbedaannya dengan SKK Konstruksi, serta cara cek keaslian sertifikat.

Sertifikat SKA: Pengertian dan Perbedaannya dengan SKK sertifikat ska adalah
Gambar ilustrasi Sertifikat SKA: Pengertian dan Perbedaannya dengan SKK

Sertifikat SKA adalah Sertifikat Keahlian yang dahulu digunakan sebagai bukti kompetensi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. Meskipun saat ini sistem sertifikasi telah beralih menjadi SKK Konstruksi, istilah SKA masih banyak digunakan oleh pelaku jasa konstruksi, perusahaan kontraktor, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui status sertifikasi tenaga ahli.

Pemahaman mengenai SKA sangat penting karena berkaitan dengan persyaratan proyek, kualifikasi tenaga ahli, hingga kebutuhan badan usaha jasa konstruksi. Oleh karena itu, mengetahui sejarah, fungsi, dan perbedaannya dengan SKK Konstruksi menjadi hal yang wajib dipahami.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai jabatan kerja dan sistem sertifikasi tenaga konstruksi, Anda dapat melihat Panduan Lengkap SKK Konstruksi dan Jabatan Kerja sebagai artikel induk dalam pembahasan ini.

Baca Juga: Lembaga Jasa Konstruksi: Fungsi, Peran, dan Regulas

Sertifikat SKA Adalah Apa?

Sertifikat SKA adalah Sertifikat Keahlian yang diterbitkan sebagai pengakuan atas kompetensi tenaga ahli konstruksi berdasarkan klasifikasi dan subklasifikasi tertentu. Sertifikat ini sebelumnya diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan digunakan secara luas sebelum diberlakukannya sistem SKK Konstruksi.

SKA diberikan kepada tenaga ahli yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pengalaman kerja, dan lulus proses asesmen kompetensi. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan profesional sesuai bidang keahlian yang dimilikinya.

Pada praktiknya, SKA banyak digunakan oleh tenaga ahli sipil, arsitektur, mekanikal, tata lingkungan, hingga perencanaan wilayah dan kota.

Baca Juga: SKA SKT Terbaru Menjadi SKK Konstruksi, Ini Penjelasannya

Dasar Hukum Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Indonesia mengacu pada berbagai regulasi, antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020.
  • Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
  • Ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Melalui regulasi tersebut, pemerintah menetapkan bahwa tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai jabatan kerja yang dijalankan.

Baca Juga: Peraturan Tentang Sertifikasi Kompetensi Konstruksi

Fungsi Sertifikat SKA dalam Industri Konstruksi

Keberadaan SKA memiliki peran penting dalam mendukung profesionalisme tenaga ahli konstruksi. Beberapa fungsi utama sertifikat ini meliputi:

  • Sebagai bukti kompetensi tenaga ahli.
  • Memenuhi persyaratan proyek konstruksi.
  • Mendukung pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
  • Menjadi syarat bagi Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU).
  • Meningkatkan kredibilitas tenaga profesional.
  • Membantu pengembangan karier di bidang konstruksi.

Fungsi tersebut kemudian diteruskan dalam sistem SKK Konstruksi yang berlaku saat ini.

Baca Juga: Tempat Buat Sertifikat SKK Konstruksi yang Resmi

Perbedaan SKA dan SKK Konstruksi

Banyak orang menganggap SKA dan SKK merupakan dokumen yang sama. Padahal terdapat sejumlah perbedaan penting.

Perbandingan SKA SKK Konstruksi
Nama Sertifikat Sertifikat Keahlian Sertifikat Kompetensi Kerja
Sistem Sistem lama Sistem terbaru
Regulasi Sebelum UU Jasa Konstruksi terbaru Mengacu UU Nomor 2 Tahun 2017
Cakupan Tenaga ahli Tenaga ahli dan tenaga terampil
Standar Kompetensi Terbatas Berbasis standar kompetensi nasional

Pembahasan lebih lengkap mengenai mekanisme penerbitan sertifikat terbaru dapat Anda baca pada artikel SKK Konstruksi: Syarat dan Proses Sertifikasi.

Baca Juga: Cara Sertifikasi SKK Konstruksi Sesuai Ketentuan LPJK

Klasifikasi Bidang pada SKA Konstruksi

Pada masa berlakunya, SKA terbagi menjadi berbagai klasifikasi bidang pekerjaan, antara lain:

Setiap klasifikasi memiliki subklasifikasi jabatan kerja yang berbeda sesuai standar kompetensi dan jenjang kualifikasi berdasarkan KKNI.

Baca Juga: Sertifikat Sederhana untuk SKK Konstruksi

Mengapa SKA Berubah Menjadi SKK Konstruksi?

Perubahan dari SKA menuju SKK Konstruksi dilakukan untuk menciptakan sistem sertifikasi yang lebih terintegrasi, transparan, dan sesuai dengan perkembangan industri konstruksi nasional.

SKK Konstruksi menggabungkan konsep SKA dan SKT ke dalam satu sistem sertifikasi sehingga proses pengelolaan kompetensi menjadi lebih sederhana dan efektif.

Selain itu, sistem terbaru telah terhubung dengan SIKI atau Sistem Informasi Konstruksi Indonesia yang dikelola oleh Kementerian PUPR.

Baca Juga: SKA dan SKT Adalah? Ini Perbedaannya di Konstruksi

Cara Cek Keaslian Sertifikat SKA dan SKK

Verifikasi sertifikat sangat penting untuk memastikan bahwa data tenaga kerja konstruksi benar-benar sah dan masih berlaku.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

  • Memeriksa data melalui sistem resmi LPJK.
  • Melakukan pengecekan pada SIKI.
  • Memastikan nomor sertifikat sesuai dengan identitas pemilik.
  • Memeriksa masa berlaku sertifikat.
  • Melakukan verifikasi secara daring.

Informasi lebih rinci mengenai proses tersebut dapat dilihat pada artikel Cek dan Verifikasi SKK Konstruksi.

Baca Juga: Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi SKK

Manfaat Memiliki SKK Konstruksi Saat Ini

Setelah berlakunya sistem SKK Konstruksi, tenaga kerja konstruksi memperoleh berbagai manfaat seperti:

  • Pengakuan kompetensi secara nasional.
  • Peluang mengikuti proyek pemerintah dan swasta.
  • Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
  • Mendukung persyaratan badan usaha jasa konstruksi.
  • Membuka kesempatan peningkatan jenjang karier.
  • Mempermudah proses verifikasi dan pengawasan.
Baca Juga: Sertifikat Kompetensi Profesi Konstruksi Resmi

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah sertifikat SKA masih berlaku?

SKA merupakan sistem lama yang secara bertahap telah beralih menjadi SKK Konstruksi sesuai ketentuan terbaru dari Kementerian PUPR.

Apakah SKA sama dengan SKK?

Tidak. SKA adalah Sertifikat Keahlian, sedangkan SKK merupakan Sertifikat Kompetensi Kerja yang berlaku saat ini.

Siapa yang menerbitkan SKK Konstruksi?

SKK diterbitkan melalui mekanisme sertifikasi yang melibatkan LSP, BNSP, LPJK, dan Kementerian PUPR.

Mengapa tenaga kerja konstruksi perlu memiliki sertifikat kompetensi?

Sertifikat kompetensi menjadi bukti kemampuan profesional serta mendukung persyaratan pekerjaan dan proyek konstruksi.

Bagaimana cara mengetahui keaslian SKA atau SKK?

Keaslian sertifikat dapat diperiksa melalui layanan verifikasi resmi yang terhubung dengan sistem konstruksi nasional.

Baca Juga: Sertifikasi Kompetensi Gratis untuk Tenaga Konstruksi

Kesimpulan

Sertifikat SKA adalah Sertifikat Keahlian yang dahulu digunakan sebagai bukti kompetensi tenaga ahli konstruksi. Seiring perkembangan regulasi jasa konstruksi di Indonesia, sistem tersebut telah berkembang menjadi SKK Konstruksi yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan standar kompetensi nasional.

Memahami pengertian SKA, dasar hukum, fungsi, dan perbedaannya dengan SKK sangat penting bagi tenaga kerja konstruksi maupun badan usaha jasa konstruksi agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan daya saing dalam industri konstruksi nasional.

Tentang Penulis

Cindy Pramesty, ST

Konsultan K3 & Sertifikasi Konstruksi Senior

Lihat profil lengkap
YMYL Transparency Konten ditulis dan ditinjau oleh profesional bersertifikasi
Penulis

Cindy Pramesty, ST

Konsultan K3 & Sertifikasi Konstruksi Senior

Pengalaman: lebih dari 10 tahun

Sertifikasi: SKK Konstruksi Jenjang 8, AK3 Umum, Auditor Internal SMK3, ISO Auditor, PBJ BNSP

Tim Konsultan

Tim Konsultan sbunonkonstruksi.com

Konsultan implementasi SBU non konstruksi dan kepatuhan legalitas usaha

Pengalaman tim: 12+ tahun

Lisensi/Registrasi: Lembaga Sertifikasi Perizinan Usaha (Reg. No. LSP-NK-2021-2250)

Lihat profil penulis & tim konsultan Informasi kredensial diperbarui secara berkala.