SBU LPJK PL002 Pengerukan: Memahami Pekerjaan Pengerukan dalam Konstruksi

LPJK PL002 Pengerukan: Memahami Pekerjaan Pengerukan dalam Konstruksi SBU LPJK PL002 Pengerukan, Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, LPJK PUPR, Konstruksi, Syarat SBU " title="SBU LPJK PL002 Pengerukan: Memahami Pekerjaan Pengerukan dalam Konstruksi SBU LPJK PL002 Pengerukan, Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, LPJK PUPR, Konstruksi, Syarat SBU " style="width:100%">

Baca Juga: Mengapa Semua Pelaku Bisnis Harus Mengetahui tentang ISO 37001: Panduan Lengkap untuk Keberlanjutan dan Integritas Bisnis

Apa itu SBU Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi?

SBU Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dokumen ini merupakan bukti sah tentang legalitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan di sektor jasa konstruksi. SBU konstruksi menjadi tanda pengakuan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk mengikuti proses pengadaan barang atau jasa, serta melakukan kerja sama dalam industri konstruksi.

SBU konstruksi merupakan bagian penting dalam menjalankan layanan jasa konstruksi. Dokumen ini wajib dimiliki oleh setiap BUJK untuk memastikan keabsahan usaha dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. SBU tidak hanya berfungsi sebagai legalitas usaha, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam partisipasi dalam lelang atau tender serta kerja sama dengan BUJKA dan BUJK Nasional.

Kenapa perusahaan jasa konstruksi harus memiliki SBU?

Keberadaan Sertifikat Badan Usaha (SBU) memiliki berbagai fungsi dan kegunaan yang penting bagi perusahaan jasa konstruksi:

• Sebagai syarat utama untuk berpartisipasi dalam proses lelang atau tender konstruksi.
• Memungkinkan perusahaan untuk menjalin kerja sama dengan BUJKA dan BUJK Nasional.
• Memberikan kemudahan dalam pemotongan pajak sesuai dengan klasifikasi perusahaan.
• Menghindari tarif PPh badan atau PPh orang pribadi yang lebih tinggi untuk perusahaan tanpa SBU.

Dasar Hukum SBU LPJK PL002 Pengerukan

SBU LPJK PL002 Pengerukan didasarkan pada beberapa dasar hukum, termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan setiap badan usaha yang melakukan jasa konstruksi untuk memiliki SBU.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur persyaratan dan prosedur SBU.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR.

Baca Juga: Manajemen Dokumen dalam ISO 22000: Praktik Terbaik

Cakupan Pekerjaan dalam SBU LPJK PL002 Pengerukan

SBU LPJK PL002 Pengerukan mencakup beragam pekerjaan yang terkait dengan pengerukan atau normalisasi perairan. Berikut adalah cakupan pekerjaan yang termasuk dalam sub bidang SBU ini:

• Pengerukan sungai
• Pengerukan pelabuhan
• Pengerukan rawa dan danau
• Pengerukan waduk
• Pengerukan alur pelayaran
• Pengerukan kolam dan kanal

Cakupan pekerjaan ini mencakup berbagai aspek teknis dan konstruksi yang berhubungan dengan memelihara, mengembalikan, atau meningkatkan kedalaman dan kapasitas perairan tersebut. SBU LPJK PL002 Pengerukan memberikan kepercayaan bahwa perusahaan yang memiliki sertifikat ini memiliki kompetensi dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan pengerukan secara profesional dan efisien.

Baca Juga: Langkah-langkah Pemeliharaan untuk Memastikan Kepatuhan ISO 22000

Kualifikasi SBU LPJK PL002 Pengerukan

Kualifikasi SBU LPJK PL002 Pengerukan ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk penjualan tahunan dan kemampuan keuangan perusahaan. Berikut adalah kualifikasi untuk masing-masing kategori:

Kualifikasi Kecil:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 300.000.000.

Kualifikasi Menengah:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 2.000.000.000.

Kualifikasi Besar:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000.
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 25.000.000.000.

Perusahaan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 100.000.000.000
• Kantor Perwakilan BUJKA & BUJK PMA harus memiliki pengalaman pekerjaan di Indonesia
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 35.000.000.000

Kualifikasi ini menjadi ukuran bagi LPJK untuk menilai apakah perusahaan memiliki kapasitas dan stabilitas keuangan yang cukup untuk menjalankan pekerjaan pengerukan sesuai dengan skala dan kompleksitasnya.

Baca Juga: Menggali Kedalaman Etika Bisnis Global: Peran Vital ISO 37001

Masa Berlaku SBU LPJK PL002 Pengerukan

Masa berlaku SBU LPJK PL002 Pengerukan adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. SBU konstruksi yang diterbitkan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang serta diubah. Perpanjangan SBU harus diajukan sebelum masa berlakunya habis.

Baca Juga: Menangani Penyakit Tular Melalui ISO 22000

Syarat Proses SBU LPJK PL002 Pengerukan

Sebelum mengajukan SBU LPJK PL002 Pengerukan, pastikan Anda memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi:

Syarat Penjualan Tahunan:

Penjualan tahunan adalah pengalaman kerja BUJK dalam menyelesaikan proyek konstruksi berdasarkan kontrak. Nilai penjualan tahunan dihitung dalam periode 3 tahun dan dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi serta berita acara serah terima pekerjaan.

Syarat Kemampuan Keuangan:

Persyaratan keuangan berlaku untuk berbagai kualifikasi dan diukur berdasarkan nilai total ekuitas perusahaan. Perusahaan harus memenuhi standar keuangan yang ditetapkan untuk mendapatkan SBU.

Syarat Peralatan:

Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dibuktikan dengan dokumen seperti faktur penjualan, akta jual beli, kuitansi, surat hibah, perjanjian sewa, atau laporan neraca aset BUJK.

Syarat Tenaga Kerja:

Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tenaga kerja tidak boleh merangkap jabatan di badan usaha lain.

Syarat Sistem Manajemen:

BUJK harus memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu (ISO 9001) serta sistem manajemen anti penyuapan (ISO 37001) sesuai dengan kualifikasi perusahaan.

Baca Juga: Mengatasi Ancaman Penyuapan: Langkah-langkah Implementasi ISO 37001

Biaya dan Lama Proses SBU LPJK PL002 Pengerukan

Untuk informasi terbaru tentang biaya SBU LPJK PL002 Pengerukan, Anda dapat menghubungi Gaivo Consulting di nomor +62813-9354-4270. Estimasi lama proses SBU adalah 1-2 minggu jika dokumen lengkap. Gaivo Consulting siap membantu Anda dalam proses review dan kelengkapan berkas yang dibutuhkan.

Baca Juga: Bagaimana ISO 22000 Mendukung Inovasi Produk di Industri Makanan?

Sanksi Terkait SBU LPJK PL002 Pengerukan

Bagi perusahaan yang tidak memiliki SBU Konstruksi, sanksi yang dapat diterapkan meliputi peringatan tertulis dan denda. Besaran denda berbeda-beda tergantung pada kategori perusahaan, seperti BUJK Nasional, Kantor Perwakilan BUJKA, dan BUJK Penanaman Modal Asing.

Perusahaan yang terlambat memperpanjang SBU juga akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan denda. Besaran denda keterlambatan bervariasi berdasarkan kualifikasi perusahaan dan kategori.

Baca Juga: Menggunakan ISO 37001 sebagai Landasan untuk Sertifikasi CSR: Panduan Terperinci

Cara Cek Keaslian SBU LPJK PL002 Pengerukan

Ada beberapa cara untuk memeriksa keaslian SBU LPJK PL002 Pengerukan:

Melalui Website:

Anda dapat menggunakan website ceksbu.com untuk memeriksa keaslian SBU. Cukup masukkan nama perusahaan atau ID izin portal PUPR untuk melakukan pengecekan.

Melalui Aplikasi Android:

Anda juga dapat menggunakan aplikasi Android untuk memeriksa keaslian SBU. Beberapa aplikasi yang dapat Anda gunakan antara lain:

• SKK LPJK Scanner
• SKK Scanner 2022
• Scanner Jasa Konstruksi
• Aplikasi Jakontrust

Baca Juga: Menyikapi Tantangan Khusus: ISO 37001 dalam Industri Pariwisata - A Comprehensive Guide

Kesimpulan

SBU LPJK PL002 Pengerukan adalah sertifikat penting yang mengukuhkan legalitas dan kualifikasi perusahaan di sektor jasa konstruksi. Dengan memahami syarat, proses, dan pentingnya SBU ini, perusahaan dapat berpartisipasi dalam tender dan menjalankan layanan konstruksi dengan sah. Jangan ragu untuk memanfaatkan layanan Gaivo Consulting yang membantu mempermudah proses perolehan SBU Anda dengan cepat dan legal.

Baca Juga: Menggali Lebih Dalam: ISO 37001 dan Komitmen terhadap Prinsip-Prinsip Antikorupsi Global

Dapatkan SBU LPJK PL002 Pengerukan dengan Mudah

Jika Anda ingin memperoleh SBU LPJK PL002 Pengerukan dengan mudah dan cepat, Gaivo Consulting siap membantu. Hubungi kami melalui nomor +62813-9354-4270 untuk mendapatkan informasi terbaru. Anda juga dapat mengunjungi kantor kami di Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369 Bundaran 5 Citra Raya - Tangerang, Banten 15710. Dapatkan SBU Anda sekarang dan jadilah bagian dari industri konstruksi yang sah dan terpercaya!