Panduan Lengkap SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara

Baca Juga: K3 Konstruksi: Meningkatkan Kesadaran dan Keselamatan di Tempat Kerja

Apa itu SBU Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi?

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah sebuah dokumen sertifikat yang dikeluarkan sebagai tanda bukti resmi atas usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan di bidang jasa konstruksi. SBU konstruksi merupakan bukti pengakuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang atau jasa. SBU konstruksi ini merupakan dokumen wajib yang dimiliki oleh BUJK dalam menjalankan layanan jasa Konstruksi.

Kenapa perusahaan jasa konstruksi harus memiliki SBU? Apa fungsi atau kegunaan dari SBU tersebut?

Salah satu fungsi Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah syarat untuk ikut serta dalam lelang atau tender. Selain itu, SBU LPJK juga dapat digunakan sebagai salah satu prasyarat membangun kerja sama dengan BUJKA dan BUJK Nasional.

Salah satu alasan perusahaan harus memiliki SBU adalah pengurangan pajak. Bagi perusahaan jasa konstruksi yang memiliki SBU akan dikenakan besaran tarif sesuai dengan klasifikasinya. Sedangkan, perusahaan jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU akan dikenakan tarif PPh badan atau PPh orang pribadi normal yang tentu tarifnya lebih besar.

Baca Juga: SBU Konstruksi 2023: Perubahan, Persyaratan, dan Implikasinya bagi Pelaku Industri Konstruksi

Dasar Hukum SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan, "Setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha."
• Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan, "Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha."
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan, "Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha."
• Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
• SBU Konstruksi harus dimiliki oleh BUJK yang menyeleggarakan layanan jasa konstruksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bebasis Risiko.
• Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sekto PUPR.
• Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Baca Juga: Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultansi: Pentingnya Pengakuan Profesional untuk Konsultan

Cakupan Pekerjaan dalam SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara

Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara, yang diatur dalam SBU LPJK KK007, mencakup berbagai aspek konstruksi yang berhubungan dengan pengurangan kebisingan dalam bangunan. Ini termasuk instalasi dan perawatan perangkat seperti bahan kedap suara, insulasi, dan semua pekerjaan terkait yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tenang di dalam bangunan.

SBU LPJK KK007 mencakup konstruksi yang melibatkan bahan-bahan khusus untuk mengurangi suara, seperti pemasangan panel kedap suara, isolasi akustik, dan teknik lainnya yang digunakan untuk menciptakan ruang yang nyaman dan tenang.

Penting untuk memahami bahwa pekerjaan konstruksi kedap suara memerlukan pemahaman mendalam tentang akustik, bahan kedap suara, dan teknik pemasangan yang sesuai. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki SBU LPJK KK007 diakui memiliki keahlian dalam bidang ini.

Baca Juga: Tarif PPh Jasa Konstruksi: Panduan Lengkap untuk Pelaku Industri Konstruksi

Kualifikasi SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara

Kualifikasi untuk mendapatkan SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ukuran perusahaan dan kemampuan keuangan. Berikut adalah beberapa kualifikasi umum yang diperlukan:

Kualifikasi Kecil:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua setengah milyar rupiah)
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Kualifikasi Menengah:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua setengah milyar rupiah)
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Kualifikasi Besar:

• Penjualan Tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
• Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)

Perusahaan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) memiliki persyaratan kualifikasi yang lebih tinggi.

Baca Juga: Fungsi P2K3 untuk Perusahaan

Masa Berlaku SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara

Masa berlaku SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara adalah 3 (tiga tahun) tahun sejak diterbitkan. SBU konstruksi yang diterbitkan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, serta dapat dilakukan perubahan. SBU konstruksi yang akan diperpanjang harus diajukan sebelum habis masa berlakunya.

Baca Juga: SKK Konstruksi Jenjang 5: Persyaratan, Manfaat, dan Prosesnya

Syarat Proses SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara

Sebelum melakukan pendaftaran SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara, tentunya Anda harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan syarat wajib pembuatan SBU terbaru:

Syarat Penjualan Tahunan:

Penjualan tahunan adalah pengalaman kerja badan usaha jasa konstruksi (BUJK) dalam menyelesaikan pekerjaan atau proyek konstruksi berdasarkan kontrak baik sebagai Konsultan atau Kontraktor. Nilai penjualan tahunan sebagaimana dimaksud didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU konstruksi (3 tahun). Penjualan tahunan dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi dan berita acara serah terima pekerjaan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan SBU Konstruksi kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui sistem OSS yang terintegrasi ke portal perizinan PUPR.

Dalam hal kontrak kerja konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan penjualan tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya. Dalam hal penjualan tahunan sebagaimana dimaksud sudah digunakan pada subklasifikasi tertentu, penjualan tahunan tidak dapat digunakan untuk permohonan kualifikasi dan subklasifikasi yang berbeda.

Syarat Keuangan:

Persyaratan keuangan berlaku untuk jasa konsultan konstruksi umum, pekerjaan konstruksi umum dan terintegrasi sedangkan nilai aset merupakan persyaratan untuk jasa konsultan spesialis dan pekerjaan konstruksi spesialis. Kemampuan keuangan perusahaan diperoleh dari nilai total ekuitas pada:

1. Neraca keuangan, untuk perusahaan kualifikasi kecil;
2. Laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perusahaan kualifikasi menengah dan besar.

Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat proses sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU).

Syarat Peralatan:

Syarat pertama yang harus Anda penuhi yakni terletak pada data peralatan. Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi tersebut dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU Konstruksi.

Kemampuan BUJK dalam penyediaan peralatan konstruksi dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

• Faktur penjualan;
• Akta jual beli;
• Kuitansi;
• Surat hibah;
• Perjanjian sewa; atau
• Laporan neraca aset BUJK, atau neraca konsolidasi pada satu holding.

Syarat Tenaga Kerja:

Untuk dapat ditetapkan sebagai PJTBU dan PJSKBU setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai klasifikasi, kualifikasi dan jenjang mengacu pada standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

Tenaga kerja yang ditetapkan sebagai PJSKBU dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.

Syarat Sistem Manajemen:

BUJK harus memenuhi persyarayan Standar Sistem Manajemen sebaga berikut:

• Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU diterbitkan;
• Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak SBU kualifikasi kecil diterbitkan;
• Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) paling lambat 2 (dua) tahun sejak SBU kualifikasi menengah diterbitkan;
• Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU kualifikasi besar diterbitkan.

Baca Juga: Program Kerja Panitia P2K3

Biaya dan Lama Proses SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara

Untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara, Anda dapat menghubungi kami di nomor +62813-9354-4270. Estimasi lama proses jika dokumen lengkap adalah 1-2 minggu. Kami juga siap membantu dalam proses review dan kelengkapan berkas jika perusahaan Anda belum memiliki semua persyaratan yang diperlukan.

Baca Juga: SKKNI K3 Konstruksi: Standar Keselamatan Kerja yang Mengutamakan Keamanan di Industri Konstruksi

Sanksi Terkait SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara

Sanksi dikenakan bagi perusahaan yang tidak memiliki SBU Konstruksi atau yang terlambat memperpanjang SBU. Berikut adalah sanksi yang mungkin diterapkan:

Bagi BUJK yang tidak memiliki SBU Konstruksi, sanksi yang mungkin diberikan meliputi:

• BUJK Nasional: Sanksi sebesar 10 persen dari semua nilai kontrak.
• Kantor Perwakilan BUJKA: Sanksi sebesar 20 persen dari semua nilai kontrak.
• BUJK Penanaman Modal Asing: Sanksi sebesar 10 persen dari semua nilai kontrak.

Bagi BUJK yang terlambat memperpanjang SBU Konstruksi, sanksi yang mungkin diberikan meliputi:

• BUJK Nasional kualifikasi Kecil: Denda keterlambatan sebesar Rp 500.000,00 per hari kerja.
• BUJK Nasional kualifikasi Menengah dan/atau bersifat Spesialis: Denda keterlambatan sebesar Rp 1.000.000,00 per hari kerja.
• BUJK Nasional kualifikasi Besar: Denda keterlambatan sebesar Rp 1.500.000,00 per hari kerja.
• BUJKA kualifikasi Besar dan/atau bersifat Spesialis: Denda keterlambatan sebesar Rp 5.000.000,00 per hari kerja.

Perlu diingat bahwa jika pembayaran sanksi tidak dilakukan dalam 15 hari kerja sejak diberikan sanksi, BUJK dapat diberhentikan sementara, yang kemudian diikuti dengan pembayaran sanksi sebesar 2x lipat dari yang pertama kali ditentukan. Jika dalam 15 hari kerja, pembayaran masih belum dilakukan, SBU Konstruksi milik BUJK dapat dicabut.

Baca Juga: Peran Panitia Pembina K3

Cara Cek Keaslian SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara

Untuk memeriksa keaslian SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara, Anda dapat menggunakan beberapa cara berikut:

Menggunakan Website ceksbujk.com:

Anda dapat mengunjungi website ceksbujk.com dan memasukkan nama perusahaan atau ID izin portal PUPR untuk memeriksa keaslian SBU Anda.

Menggunakan Aplikasi Android:

Anda juga dapat menggunakan aplikasi Android untuk memeriksa keaslian SBU. Beberapa aplikasi yang dapat Anda gunakan termasuk:

• SKK LPJK Scanner
• SKK Scanner 2022
• Scanner Jasa Konstruksi
• Aplikasi Jakontrust

Baca Juga: Penerapan SMK3 Bersifat Apa ?

Kesimpulan

SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara merupakan sertifikat yang penting bagi perusahaan jasa konstruksi yang bergerak dalam pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pengurangan kebisingan. Sertifikat ini mengonfirmasi kualifikasi dan kemampuan perusahaan dalam pekerjaan tersebut dan diperlukan untuk berpartisipasi dalam pengadaan proyek konstruksi. Proses perolehan dan pemeliharaan SBU ini melibatkan persyaratan yang ketat dan berbagai tahapan evaluasi. Pemegang SBU harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku serta memperpanjang sertifikat sesuai dengan masa berlaku yang ditentukan.

Baca Juga: Apa Kepanjangan Dari SMK3L ?

Dapatkan SBU LPJK KK007 Dengan Mudah

Jika perusahaan Anda membutuhkan bantuan dalam proses perolehan atau perpanjangan SBU LPJK KK007 Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara, kami dapat membantu Anda dengan proses yang lebih mudah dan cepat. Hubungi kami sekarang di nomor +62813-9354-4270 untuk informasi lebih lanjut dan layanan konsultasi kami. Kunjungi juga alamat kami di Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369 Bundaran 5 Citra Raya - Tangerang Banten 15710. Kami siap membantu Anda untuk memastikan bahwa perusahaan Anda memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan SBU yang diperlukan untuk beroperasi dalam industri konstruksi.