Apa itu Apa itu PKKPR??

PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain RDTR. Pelaksanaan PKKPR yang merupakan perizinan dasar dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam hal sistem elektronik belum tersedia maka pelayanan penerbitan PKKPR dilaksanakan secara non-elektronik.

Apa itu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)?

PB UMKU adalah sebuah sistem perizinan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sistem ini ditujukan untuk mempermudah proses perizinan dan meningkatkan akses UMKM terhadap fasilitas pemerintah yang diperlukan dalam menjalankan usaha.

Apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan PB UMKU?

Untuk mendapatkan PB UMKU, UMKM harus memenuhi syarat sebagai UMKM yang ditentukan oleh pemerintah dan menyediakan dokumen yang diperlukan seperti surat keterangan usaha dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, UMKM juga harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pemerintah dan menyelesaikan pembayaran biaya administrasi yang ditentukan.

Apa manfaat dari PB UMKU bagi UMKM?

Manfaat dari PB UMKU bagi UMKM antara lain mempermudah proses perizinan, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan, serta meningkatkan akses UMKM terhadap fasilitas pemerintah yang diperlukan dalam menjalankan usaha.

Apa itu organization cekskk.com?

organization cekskk.com adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk membantu UMKM dalam proses pengajuan dan penerimaan perizinan usaha, termasuk perizinan PB UMKU. Organisasi ini menyediakan layanan konsultasi dan bantuan teknis untuk mempermudah proses pengajuan dan memastikan UMKM memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Cindy

1 day ago

Jenjang SKK Konstruksi

Jenjang SKK Konstruksi - SKA atau Sertifikat Keahlian dan SKT atau Sertifikat Keterampilan kini berganti istilah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jasa Konstruksi.

Kontraktor WAJIB punya SKK Konstruksi

Dalam menjalankan proyek konstruksi, tentu saja Kontraktor harus punya sejumlah tenaga kerja. Tenaga Kerja ini wajib memiliki sertifikat yang di keluarkan oleh LSP-Lembaga Sertifikat Profesi dengan mendapatkan lisensi dari Kementerian PUPR.

Sertifikat ini disebut SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, yang sebelumnya dikenal dengan SKA - Sertifikat Keahlian.

Jenjang SKK Konstruksi

Tenaga Kerja Konstruksi dibedakan berdasarkan level atau jenjang yang sudah di standardisasikan berdasarkan UU dan Peraturan. Jenjang inilah yang akan menyesuaikan kebutuhan perusahaan berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi.

Operator	Teknisi / Analis	Tenaga Ahli
Jenjang 1	Jenjang 4	Jenjang 7
Jenjang 2	Jenjang 5	Jenjang 8
Jenjang 3	Jenjang 6	Jenjang 9

Sertifikat SKK atau Sertifikat Kompetensi Kerja merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja di bidang konstruksi. SKK dibagi menjadi beberapa jenjang yang masing-masing memiliki tingkat kompetensi yang berbeda. Berikut jenjang SKK konstruksi terupdate saat ini :

Jenjang 5 setara dengan SKT kelas 2, yang menandakan bahwa seseorang memiliki kompetensi dasar dalam bidang konstruksi.
Jenjang 6 setara dengan SKT kelas 1, yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibanding jenjang 5.
Jenjang 7 setara dengan SKA Muda, yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kompetensi yang sangat baik dan mampu mengelola proyek-proyek kecil.
Jenjang 8 setara dengan SKA Madya, yang menandakan bahwa seseorang memiliki kompetensi yang sangat baik dan mampu mengelola proyek-proyek besar.
Jenjang 9 setara dengan SKA Utama, yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kompetensi yang sangat baik dan mampu mengelola proyek-proyek besar serta memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang konstruksi.

Memiliki sertifikat SKK yang sesuai dengan jenjang yang dibutuhkan akan meningkatkan kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di bidang konstruksi.

Tenaga Kerja Konstruksi dibutuhkan sebagai :

Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU),
Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

Ketentuan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek konstruksi, disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan kualifikasi perusahaan.

JASA KONSULTAN

Kualifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi
Kecil (Bidang Umum)	1 orang PJTBU min jenjang 7/ subklasifikasi 1 orang PJSKBU min jenjang 6/ subklasifikasi
Menengah (Bidang Umum)	1orang PJTBU min jenjang 8/ sub klasifikasi 1 orang PJSKBU min jenjang 7/ subklasifikasi
Besar BUJKN / PMA (Bidang Umum)	1 orang PJTBU min jenjang 9/ subklasifikasi 1 orang PJSKBU min jenjang 8/ subklasifikasi
Besar BUJKA (Bidang Umum)	1 orang PJTBU min jenjang 9/ subklasifikasi 1 orang PJSKBU min jenjang 9/ subklasifikasi
Bidang SPESIALIS	1 orang PJTBU min jenjang 7/ subklasifikasi 1 orang PJSKBU min jenjang 7/ subklasifikasi

Notes :

1 (satu) PJTBU dapat merangkap untuk beberapa klasifikasi selama kebutuhan SKK
1 (satu) PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi

JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Kualifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi
Kecil (Bidang Umum)	1 orang PJTBU min jenjang 6/ subklasifikasi 1 orang PJSKBU min jenjang 5/ subklasifikasi
Menengah (Bidang Umum)	1orang PJTBU min jenjang 7/ subklasifikasi 1 orang PJSKBU min jenjang 6/ subklasifikasi
Besar BUJKN / PMA (Bidang Umum)	1orang PJTBU min jenjang 8/ subklasifikasi 1 orang PJSKBU min jenjang 7/ subklasifikasi
Besar BUJKA (Bidang Umum)	1 orang PJTBU min jenjang 9/ subklasifikasi 1 orang PJSKBU min jenjang 9/ subklasifikasi
Bidang SPESIALIS	1 orang PJTBU min jenjang 8/ subklasifikasi 1 orang PJSKBU min jenjang 7/ subklasifikasi

Notes :

1 (satu) PJTBU dapat merangkap untuk beberapa klasifikasi selama kebutuhan SKK
1 (satu) PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi

JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

Kualifikasi

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi

Besar

1orang PJTBU min jenjang 9 atau Ahli Utama, atau memiliki sertifikat Association of ASEAN Architect / ASEAN Chartered Professional Engineer
1 (satu) orang PJSKBU min. jenjang 8 atau Ahli Madya sesuai sub Klasifikasi

Besar Kantor Perwakilan BUJKA

1 orang PJTBU min jenjang 9 atau Ahli Utama, atau memiliki sertifikat Association of ASEAN Architect / ASEAN Chartered Professional Engineer
1orang PJSKBU min jenjang 9 atau Ahli Utama sesuai sub Klasifikasi, atau memiliki sertifikat Association of ASEAN Architect / ASEAN Chartered Professional Engineer